Mimika – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika menyelenggarakan kegiatan Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Upaya Pengendalian Mutu Layanan KB di Aula Pertemuan Kantor BPKAD Kabupaten Mimika pada tanggal 23 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian/Lembaga untuk memperkuat pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana (KB) serta memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Papua, Moh. Iqbal Trihidayat, S.Sos.I., M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal ketersediaan dan tata kelola alokon di Kabupaten Mimika. Loka POM di Kabupaten Mimika turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut melalui Irianthi Panut, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, yang mewakili Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika. Ia menyampaikan materi mengenai Tata Kelola Pengelolaan Obat KB. Dalam pemaparannya, Irianthi menjelaskan bahwa mutu obat KB perlu dijaga melalui pengelolaan yang tepat, mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, hingga tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan. Pengelolaan tersebut penting untuk menjaga keamanan, khasiat, dan ketertelusuran produk.
Peserta juga diingatkan untuk memperhatikan persyaratan penyimpanan sesuai karakteristik masing-masing produk, termasuk suhu, paparan cahaya, kelembapan, kondisi kemasan, serta masa kedaluwarsa. Pengelolaan yang sesuai ketentuan diharapkan dapat menjaga mutu obat hingga digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Mimika mendukung penguatan sinergi lintas sektor dalam tata kelola alat dan obat kontrasepsi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian penting dalam mendukung mutu pelayanan KB serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Amolongo, Nimaowitimi, Saipa...
Kontributor: Ilham
Editor: Mona
